Renstra 2008-2010

 

BAB I
PENDAHULUAN
 
A.      LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diforrmulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
 
 B.      MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun 2008 – 2010.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :
1.       Merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Malang;
2.       Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
3.       Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang sesuai kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
4.       Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
C.      LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang adalah :
1.       Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2.       Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.       Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4.       Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
6.       Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7.       Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
D.      HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, sedangkan dalam skala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra merupakan acuan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.
Secara keseluruhan hubungan alur pedoman dan acuan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan dalam bagan berikut :

RPJM Nasional

5 Tahun
 
RPJPD Kab. Malang Nasional
20 Tahun
RPJP Provinsi
20 Tahun
RPJP Nasional
20 Tahun
RPJM Provinsi
dan SPM Tahun
Rancangan Renstra
Dispenduk,capil
RPJMD Kab. Malang
5 Tahun
RKPD Kab Malang
1 Tahun
Renstra Dukcapil
3 Tahun
RKT Dukcapil
1 Tahun
RAPBD
1 Tahun
RKT Bidang
1 Tahun
RKP
 

 

 
 
Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang, pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Desain masa depan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 harus memberikan kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang diformalkan dalam visi pembangunan jangka panjang daerah.
Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi, dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan
Rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :
·        Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
·        Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
·        Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna, yakni :
Visi RPJPD
 
Visi RPJMD
 
 
Visi Renstra SKPD
:
 
:
 
 
:
Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang
Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD
Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, terkait dengan masing-masing tanggung jawab SKPD.
 
Dari penjelasan diatas, dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD, yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD.
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan Kabupaten menindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.      SISTEMATIKA PENULISAN
Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1.       BAB I  PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
B.      Maksud dan Tujuan
C.      Landasan Hukum
D.      Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
E.      Sistematika Penulisan
2.       BAB II TUGAS DAN FUNGSI
A.      Struktur Organisasi
B.      Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C.      Tugas Dan Fungsi
3.       BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A.      Kondisi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Masa Kini
B.      Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
4.       BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A.      Visi dan Misi SKPD
B.      Tujuan dan Sasaran
C.      Strategi
D.      Kebijakan
5.       BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
A.      Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
B.      Program dan Kegiatan Lintas SKPD
C.      Program dan Kegiatan
6.       BAB VI PENUTUP

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
A.  STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang membawahi :
1)   Sekretariat
a.       Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.      Sub Bagian Keuangan
c.       Sub Bagian Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan           
2)   Bidang Pendaftaran Penduduk
a.       Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan
b.      Seksi Perpindahan Penduduk Inter dan Intra Daerah
c.       Seksi Pemeliharaan Data Penduduk
3)   Bidang Pencatatan Sipil
a.       Seksi Kelahiran Dan Kematian
b.      Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan anak dan Perceraian,
c.       Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan Dan Perubahan
4)       Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan
a.       Seksi Pengelolaan data Kependudukan
b.      Seksi Pengembangan sistim dan Tehnologi Informasi
c.       Seksi Penyajian informasi Kependudukan
5)       Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan
a.       Seksi Penataan dan Pengendalian Penduduk
b.      Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan
c.       Seksi Analisis Dampak Kependudukan
B.  SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang memiliki 49 orang pegawai baik PNS maupun PTT, dengan rincian sebagai berikut :
1.       Kepala Dinas                             :      1 orang
2.       Sekretaris                                   :      1 orang
3.       Kepala Bidang                           :      4 orang
4.       Kepala Sub Bagian                   :      3 orang
5.       Kepala Seksi                              :     12 orang
6.       Pelaksana Golongan III            :     17 orang
7.       Pelaksana Golongan II             :       4 orang
8.       Pelaksana Golongan I              :      - orang
9.       PTT                                               :     7 orang
 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil didukung dengan sarana dan prasarana kerja, sebagai berikut :
a.             Gedung dan fasilitas :
Gedung Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terletak di Jalan Panji No. 119 Kepanjen Malang dengan tanah seluas ± 1.192 m² milik Pemerintah Kabupaten Malang.
 
 
b.            Peralatan dan kendaraan operasional sebagai berikut :
No.
Uraian
Jmlh Keadaan Sekarang
Satuan
Ket
Baik
rusak
Berat
Sedang
1
2
3
4
5
6
7
1.
Kendaraan bermotor
-      Roda 4
-      Roda 2
 
2
2
 
-
-
 
-
-
 
Unit
Unit
 
 
JUMLAH
4
-
-
Unit
 
2.
Peralatan Kantor
-            Mesin Ketik
-            White Board
-            Papan Data
-            Peta Wilayah
-            Jam Dinding
-            Printer
-            Komputer
-            UPS
-            Brankas
-            Sketsel
 
5
4
1
1
4
16
28
 
1
 
 
 
 
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Mebelair
-         Meja Komputer
-         Meja pimpinan
-         Meja kerja
-         Meja rapat
-         Meja lipat
-         Kursi kerja
-         Lemari besi
-         Lemari kayu
-         Lemari atlas
-         Lemari dinding
-         Lemari sorok
-         Kursi pimpinan
 
7
1
51
1
 
51
4
1
 -
2
8
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
 
 
 
C.      TUGAS DAN FUNGSI
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian Data yang berbentuk Data Base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
  2. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  3. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum Bidang Kependudukan dan Catatatan Sipil ;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  6. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan peyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  8. Penyelenggara Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan dan Penyerasian perkembangan kependudukan;
  10. Pengkoordinasian Integrasi dan Sinkronisasi kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan dilingkungan Pemerintah Daerah ;
  11. Pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Pemeritah dan lembaga lainnya ;
  13. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal kebijakan Kependudukan, Tertib Adminitrasi Kependudukan dan Analisis dampak Kependudukan ;
  14. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
  15. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data Kependudukan ;
  16. Perlindungan Data Pribadi penduduk dalam proses dan hasil Pedaftaraan Penduduk serta Pencatatan Sipil pada Data Base Kependudukan;
  17. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan ;
r.        Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Administrasi               Kependudukan dan Peyerasian Perkembangan Kependudukan ;
  
 
 
BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 
A.      KONDISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MASA KINI
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, ruang lingkup tugasnya meliputi 16 jenis pelayanan :
I.         Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.       Kartu Keluarga (KK);
2.       Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.       Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
4.       Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) WNA;
5.       Surat Keterangan Pindah WNI;
6.       SKPD Tinggal Tetap WNA;
7.       SKPD Tinggal Terbatas WNA;
8.       Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
9.       Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN);
10.   Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN);
II.       Pelayanan Pencatatan Sipil
1.       Akta Kelahiran;
2.       Akta Kematian;
3.       Akta Perkawinan;
4.       Akta Perceraian, Pengakuan/Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak;
5.       Akta Perubahan Nama.
Sampai dengan akhir April tahun 2008 tingkat capaian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, perhitungan, penetapan dan penerimaan retribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan, digambarkan dengan capaian indikator-indikator pada tiap-tiap sasaran sebagai berikut :
1.
Sasaran 1
 
Indikator
:
 
:
Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan sampai ke tingkat Kecamatan
tersedianya sarana SIAK; Capaian (100%)
2.
Sasaran 2
 
Indikator
 
:
 
:
 
Terwujudnya pelayanan prima kpd masyarakat Kabupaten Malang
terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan;
Capaian 100 %
3.
Sasaran 3
 
Indikator
:
 
:
terwujudnya optimalisasi penerimaan retribusi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
terlaksananya pemberian insentif kpd petugas pengolah data;
4.
Sasaran 4
 
Indikator
 
:
 
:
 
terwujudnya kualitas SDM aparat di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa
terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi kpd aparat pelaksana di tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa; Capaian 100 %
5.
Sasaran 5
Indikator
 
:
:
 
terwujudnya database kependudukan Kabupaten Malang
terlaksananya pemutakhiran data penduduk berdasarkan KK; Capaian 100%
 
 
B.      KONDISI YANG DIINGINKAN DI MASA DATANG
a.       Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakatsecara primasesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan, dengan jenis pelayanan, yaitu :
Pendaftaran Penduduk, meliputi :
1.       Kartu Keluarga (KK);
2.       Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.       Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
4.       Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA;
5.       Surat Keterangan Pindah WNI;
6.       Surat Keterangan Pindah (SKP) Tinggal Tetap WNA;
7.       Surat Keterangan Pindah (SKP) Tinggal Terbatas WNA;
8.       Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
9.       Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN);
10.     Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN);
Pelayanan Pencatatan Sipil
1.   Akta Kelahiran;
2.   Akta Kematian;
3.   Akta Perkawinan;
4.   Akta Perceraian;
5.   Akta Pengangkatan Anak
6.   Akta Perubahan Nama.
 
 
b.      Mewujudkan hasil capaian kinerja yang meliputi
1.
Sasaran 1
 
 
Indikator
 
:
 
 
:
Peningkatan kinerja SDM dalam penyelesaian administrasi perkantoran dan administrasi keuangan dalam menunjang adminsitrasi kependudukan
-         Meningkatnya kemampuan SDM dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan administrasi keuangan
-         Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
2.
Sasaran 2
Indikator
:
:
Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penerapan SIAK
Meningkatnya kecepatan dan akurasi proses pelayanan administrasi kependudukan dan diseminasi informasi
3.
Sasaran 3
Indikator
:
:
Terpenuhinya hak – hak administrasi kependudukan
Terlaksananya penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan sebagai legalitas resma
4.
Sasaran 4
 
Indikator
:
 
:
Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang prosedural dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat
5.
Sasaran 5
 
 
Indikator
:
 
 
:
Tersedianya database kependudukan sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Terealisasikannya database kependudukan oleh sektor terkait
6.
Sasaran 6
 
 
Indikator
:
 
:
-         Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat
-         Terwujudnya peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan
-         Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Administrasi Kependudukan
-         Terlaksananya pengadministrasian Administrasi Kependudukan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
 
A.  VISI DAN MISI
      1.      Visi
Setelah melakukan analisa komprehensif dengan memperhatikan acuan-acuan yang ditetapkan dalam visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang, maka Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merumuskan Visi Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan berbasis SIAK melalui Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2010”
 
      2.      Misi
         Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut :
 
1.       Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2.       Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3.       Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4.       Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5.       Menyusun     perencanaan    kependudukan    sebagai    dasar   perencanaan   dan perumusan     pembangunan     daerah   yang    berorientasi      pada    Peningkatan kesejahteraan   penduduk   melalui    peningkatan    kesadaran   masyarakat    akan pentingnya administrasi kependudukan

 
B.  TUJUAN DAN SASARAN
         Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah :
1.       Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2.       Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3.       Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4.       Terwujudnya Keserasian, keselarasan dan keseimbangan atara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5.       Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
 
                  Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :
1.       Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat pertanggungjawabkan.
2.       Meningkatnya Kualitas pelayanan informasi dan pengembangan data base kependudukan.
3.       Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4.       Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan
5.       Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
 
C.  STRATEGI KEBIJAKAN
         Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut :
  1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
a.       Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk adalah kegiatan yang bersifat lintas sektoral/bidang, sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.
b.      Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.
  1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dicapai dengan cara :
a.       Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masarakat.
b.      Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan diilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
c.       Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat
  1. menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
a.       Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
b.      Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan
c.       Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.
  1. mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal ini dicapai dengan cara :
a.       Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
b.      Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional. 
       
         Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes factor) dengan pendekatan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
 
Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :
1.   Faktor-faktor Eksternal
Faktor eksternal terdiri dari Peluang (opportunity) dan Ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini :
 
Tabel 3.
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG
(OPPORTUNITY)
ANCAMAN
(THREAT)
1.          Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan
2.          Adanya Undang – Undang tahun 2002 dan Undang – Undang Tingginya tingkat mobilitas penduduk
3.          Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan
1.       Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan
2.       Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahalnya pengurusan administrasi kependudukan
3.       Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data&dokumen kependudukan
2. Faktor-faktor Internal
Faktor internal terdiri dari Kekuatan (Strenght) dan Weakness (Kelemahan) yang secara spesifik dapat digambarkan pada Tabel 4 berikut ini :
 
Tabel 4.
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN
(STRENGTH)
KELEMAHAN
(WEAKNESS)
1.          Tersedianya UU, PP dam Perpres
2.          Tersedianya Perda dan Perbup tentang administrasi kependudukan
3.          Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima
4.          Tersedianya SDM yang memadai. di bidang teknologi Informasi.
1.        Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan
2.        Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
3.        Belum optimalnya kinerja SDM
4.        Belum memadainya sistem teknologi informasi
 
 
Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal di atas, dengan mengunakan pendekatan Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1.       Strategi SO (mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang)
2.       Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
3.       Strategi WO (mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
4.       Strategi WT (meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman)
Sebagai hasil interaksi atau pemetaan faktor-faktor Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan kedalam Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5.
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR
 
 
 

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan dan strategi sebagaimana diuraikan diatas dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut :
STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
 
Dayagunakan peraturan perundangan yang ada, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, serta keberadaan SDM di bidang teknologi informasi untuk melakukan pelaksanaan, perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
 
Meningkatnya kinerja SDM dan manajemen sarana dan prasarana kantor
 
 
 
 
Pelayanan Administrasi Perkantoran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 
 
 
 
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 
Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penataan Administrasi Kependudukan
 
 
-     &nb

 

 


Last Update:10-05-2010 09:31